Jakarta, 24 Oktober 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat pembangunan infrastruktur permukiman di berbagai daerah. Fokus utamanya adalah mendukung penataan kawasan kumuh, pengembangan destinasi pariwisata, serta pengentasan kemiskinan.
Program ini juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan
Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk
pertumbuhan ekonomi yang merata. Sepanjang tahun 2025 ini, Kementerian PU fokus
mengerjakan penataan di tujuh lokasi strategis sebagai bagian dari upaya
peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan
infrastruktur permukiman ini bukan cuma soal memperbaiki lingkungan fisik.
Menurutnya, ini adalah instrumen sosial ekonomi untuk memperkuat ketahanan
masyarakat.
“Melalui penataan kawasan, kita memastikan layanan dasar
seperti air minum, sanitasi, dan ruang publik benar-benar dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat,” kata Menteri Dody.
“Pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru,
meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung agenda nasional pengentasan
kemiskinan,” lanjutnya.
Ketujuh lokasi yang tengah digarap mencerminkan fokus
yang beragam. Ketujuhnya meliputi: Penataan Kawasan Medan Belawan Bahari (Kota
Medan), Penataan Kawasan Permukiman Pulau Penyengat (Kota Tanjungpinang),
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Tanjung Banun (Kota Batam),
Optimalisasi Penataan Kawasan Panjunan (Kota Cirebon), Pembangunan
Infrastruktur Mendukung Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang (Sulawesi Utara),
Penataan Kawasan Bahodopi (Kabupaten Morowali), serta Penataan Kawasan Lelilef
Waibulan (Kabupaten Halmahera Tengah).
“Melalui penataan kawasan, kita memastikan layanan dasar
seperti air minum, sanitasi, dan ruang publik benar-benar dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat. Pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru,
meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung agenda nasional pengentasan
kemiskinan,” kata Menteri Dody. Lanjut Menteri Dody, pembangunan infrastruktur
permukiman tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki lingkungan fisik, tetapi
juga menjadi instrumen sosial ekonomi yang memperkuat ketahanan masyarakat.
Untuk mendukung destinasi pariwisata, misalnya,
Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menata Kawasan Pulau
Penyengat di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Kawasan cagar budaya nasional
ini dipercantik dengan investasi senilai Rp36,98 miliar, meliputi perbaikan
jalan lingkungan, drainase, hingga pembangunan plaza penyambut dan pelataran
balai adat, serta memperindah kawasan dengan lansekap dan karya seni
(storytelling dan artworks).
Sementara itu, untuk penanganan kawasan kumuh,
Kementerian PU menggarap Penataan Kawasan Medan Belawan Bahari di Sumatera
Utara. Dengan anggaran Rp18,89 miliar, program penataan ini ditujukan untuk
mengurangi dampak genangan dan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat
pesisir. Fokusnya adalah pengendalian banjir rob dan normalisasi drainase,
pembangunan reservoir air minum, serta penyediaan ruang terbuka publik.
Optimalisasi juga dilakukan di Kawasan Panjunan, Cirebon,
senilai Rp4,67 miliar untuk memperkuat struktur tanah dan memperindah
pedestrian di kawasan yang sebelumnya kumuh. Optimalisasi Penataan Kawasan
Panjunan merupakan kegiatan peningkatan stabilitas tanah menggunakan CCSP
(Corrugated Concrete Sheet Pile) dan timbunan pilihan di area kawasan Panjunan
yang ditargetkan tuntas Desember 2025.
Kementerian PU juga bergerak cepat dalam penanganan
dampak bencana dan relokasi yang berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan.
Salah satunya adalah pembangunan Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang di
Sulawesi Utara. Di atas lahan 11,85 hektar, dibangun 287 unit hunian tetap
lengkap dengan fasilitas sosial, sekolah, dan tempat ibadah senilai Rp115,92
miliar.
Di Kota Batam, penataan Kawasan Tanjung Banun disiapkan
untuk relokasi masyarakat terdampak proyek Rempang Eco City. Kementerian PU
membangun infrastruktur dasar seluas 36,77 hektar dengan anggaran Ditjen Cipta
Karya sebesar Rp164,78 miliar, untuk pembangunan jalan lingkungan, air bersih,
ruang publik, sanitasi (TPS-3R), hingga Puskesmas pembantu.
Dukungan infrastruktur permukiman juga diarahkan untuk
menopang kawasan industri strategis. Ini terlihat pada Penataan Kawasan
Bahodopi di Kabupaten Morowali dan Penataan Kawasan Lelilef Waibulan di
Halmahera Tengah. Keduanya ditujukan untuk mendukung kawasan industri nikel,
demi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan kualitas hidup warga
di sekitarnya.
Ketujuh proyek yang tersebar dari Medan hingga Halmahera
ini menegaskan komitmen Kementerian PU untuk terus memperkuat pembangunan
infrastruktur permukiman. Langkah ini dipastikan tidak hanya menata kawasan
kumuh, tetapi juga menyentuh langsung denyut pariwisata dan upaya pengentasan
kemiskinan di berbagai daerah.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak –
Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
